Penghargaan ini diberikan Menkeu melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumut Bakhtaruddin disela-sela Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2017 di Hotel Santika Medan Selasa (31/10/2017).
Selain Pemprov Sumut, 11 Kabupaten Kota di Sumut yang juga meraih WTP juga menerima penghargaan dari Menkeu yang diserahkan Gubsu Erry Nuradi disaksikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumut Bakhtaruddin dan Kepala Perwakilan BPK RI Sumut VM Ambar Wahyuni.
Turut hadir dalam rakor tersebut perwakilan unsur Forkompimda Sumut, Walikota Medan, Walikota Pematang Siantar, Walikota Binjai, Walikota Tebing Tinggi, Walikota Sibolga, Bupati Labuhan Batu Utara (Labura), Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Utara (Taput), Toba Samosir dan dan Pakpak Bharat.
"Pemberian penghargaan ini disamping Presiden juga diberikan oleh Menteri Keuangan. Ini merupakan penghargaan tertinggi dari Menteri Keuangan. Tahun 2017 ini ada 12 daerah Kabupaten Kota di Sumut termasuk Provinsi yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ini merupakan keberhasilan Pemda dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan norma atau standar yang ditetapkan sehingga memperoleh opini terbaik dari BPK,"ujar Bakhtaruddin kepada wartawan.
Lebih lanjut dikatakan Bakhtaruddin selain penyerahan penghargaan tertinggi Menkeu RI atas laporan keuangan Pemda, Rakor Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2017 juga dilakukannya penandatangan MoU antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan yang diwakili Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut, penyerahan piagam penghargaan Pemda terbaik, penyerahan piagam penghargaan Satker terbaik dalam pengelolaan keuangan negara, dan peluncuran aplikasi e-Medan.
Dijelaskan Bakhtaruddin dalam rangka meningkatkan kerjasama dibidang fisikal guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan ksejahteraan msayarakat, perlu dilakukan penandatangan kesepakatan atau MoU antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan. Dalam klausal kesepakatan tersebut antara lain memuat komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar ekonomi daerah.
"Menurut data empiris Jenis usaha UMKM dinilai mampu menyediakan 97,2% lapangan kerja dan mampu menyumbangkan 59,1% terhadap PDB. Artinya usaha ini memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurai pengangguran dan pengentasan kemiskinan,"terangnya.
Sementara itu terkait peluncuran e-Medan, Bakhtaruddin berharap aplikasi tersebut nantinya bisa memudahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan jajaran Dijen Perbendaharaan dalam menyusun dan mengirimkan laporan realisasi keuangan. Dengan aplikasi ini diharapkan Pemda dapat menyusun laporan realisasi dana transfer daerah termasuk pagu dan realisasi dana DAK Fisik dan Dana Desa. Yang paling memudahkan lanjut Bakhtaruddin Pemda Kabupaten Kota tidak perlu lagi mengirimkan data keuangan tersebut ke Pemda Provinsi atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
"E-Medan ini merupakan terobosan inovatif kementerian Keuangan khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Sumut dalam rangka pertukaran informasi data keuangan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Ini akan memudahkan pemerintah daerah untuk melaporkan atau menyusun laporan keuangannya. Dengan adanya aplikasi ini, Bapak Gubenrur bisa memantau kondisi realisasi dana APBN maupun APBD di Sumut setiap saat," pungkasnya.
Sementara itu Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mengatakan bahwa pemberian penghargaan tertinggi Menteri Keuangan kepada daerah-daerah yang berhasil meraih Opini WTP dari BPK merupakan hal yang positif. Penghargaan ini lanjut Gubsu hendaknya dapat memotivasi daerah-daerah lain untuk terus berkompetisi secara sehat sehingga meningkatkan kinerjanya.
"Dengan adanya penghargaan ini paling tidak bisa memotivasi daerah-daerah yang belum mendapatkan penghargaan hari ini agar dapat menunjukan prestasi terbaiknya termasuk salah satunya pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu kepada Pak Kanwil Ditjen Perbendaharaan kami ucapkan terima kasih untuk sinerjisitas yang telah dilaksanakan. Selama ini mungkin belum bisa banyak kita lakukan. Kedepan semoga akan lebih kompak lagi antara jajaran instansi vertikal yang ada di Provinsi khususnya yang dilingkup keuangan dengan pemerintah daerah yang ada. Ini suatu hal yang sangat positif sekali, kedepan agar lebih baik dan lebih paten lagi," ujarnya.
Selain itu Gubsu juga sangat mengapresiasi peluncuran aplikasi e-Medan. Gubsu pun berharap aplikasi ini bisa dimanfaatkan bagi seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi untuk memudahkan kinerja khususnya terkait data pengelolaan keuangan.
"Ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Sekarang merupakan zaman teknologi, serba cepat dan akurat. Tentunya hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi. Makanya kami terima kasih atas peluncuran aplikasi e-Medan. Semoga bisa segara dapat dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi di Sumut," ucap Tengku Erry.
0 Response to "Gubsu Tengku Erry Nuradi Terima Penghargaan Tertinggi Menteri Keuangan Republik Indonesia..."
Posting Komentar